Primenewspost.com – Sejumlah mitra Badan Gizi Nasional (BGN) mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026), untuk menyampaikan langsung aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kedatangan Presidium Mitra BGN tersebut menjadi momentum bagi para mitra untuk meminta perhatian DPR terhadap keberlanjutan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk mempertanyakan kebijakan penghentian atau suspensi terhadap sejumlah dapur.
Audiensi diterima pimpinan DPR RI dan dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa serta Cucun Ahmad Syamsurijal.
Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (AMBGN) yang juga Panglima Aksi, Sawaluddin Aweng, mengatakan para mitra datang bukan sekadar menyampaikan keluhan, tetapi membawa persoalan yang menurut mereka berdampak langsung terhadap investasi dan keberlangsungan usaha para mitra yang telah terlibat dalam program MBG.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah keberadaan sekitar 13 ribu dapur SPPG yang disebut saat ini tidak beroperasi atau mengalami suspensi.
“Ada 13 ribu dapur yang hari ini tidak dioperasionalkan, bahkan ada yang disuspensi oleh Kepala BGN yang baru,” kata Aweng.»
Menurut Aweng, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena para mitra telah mengeluarkan investasi dalam jumlah besar untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah tersebut.
Ia menyebut nilai investasi yang telah dikeluarkan para mitra mencapai sekitar Rp26 triliun.
“Saya ingin katakan kepada Republik ini, rakyat Indonesia hari ini menitipkan pesannya kepada saya untuk disampaikan kepada negara ini bahwa ada Rp26 triliun yang sudah kami investasikan. Uang rakyat, Pak,” ujarnya.
Para mitra kemudian meminta DPR memfasilitasi ruang dialog langsung dengan pimpinan BGN agar berbagai persoalan tersebut dapat dibahas secara terbuka.
Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T, Herwil Junaidi Haref, secara khusus meminta Kepala BGN Sudaryono dihadirkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
«“Pak, kami ingin sekali BGN hadir untuk RDPU. Kami minta dihadirkan Sudaryono,” ujar Herwil.»
Permintaan tersebut dinilai penting oleh para mitra agar mereka dapat memperoleh penjelasan secara langsung mengenai kebijakan BGN, termasuk alasan penghentian atau suspensi terhadap dapur SPPG yang selama ini menjadi bagian dari pelaksanaan program MBG.
Herwil juga menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan yang dinilai menimbulkan persoalan bagi para mitra.
“Kami minta supaya dihadirkan hari ini Sudaryono. Dia terlalu buat kacau Indonesia ini,” sambungnya.
Melalui audiensi tersebut, para mitra BGN berharap DPR dapat menjadi jembatan dialog antara mitra pelaksana dan BGN. Mereka meminta persoalan operasional dapur SPPG, keberlanjutan investasi, serta pelaksanaan Program MBG dapat memperoleh penjelasan dan penyelesaian yang jelas.
Bagi para mitra, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut keberlangsungan operasional dapur, tetapi juga menyangkut investasi yang telah mereka keluarkan untuk mendukung program pemerintah serta keberlanjutan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.
